Pedoman Akreditasi Sekolah/ Madrasah - Penjaminan Mutu Pendidikan Secara Eksternal

Pedoman Akreditasi Sekolah/ Madrasah - Penjaminan Mutu Pendidikan Secara Eksternal. Dengan  terbitnya  Pedoman  Akreditasi  Sekolah/Madrasah  ini,  BAN-S/M provinsi  dan  pihak  terkait  lainnya  diharapkan  dapat  melaksanakan  akreditasi sekolah/  madrasah secara objektif, adil, profesional, komprehensif, dan transparan sebagai  bentuk  akuntabilitas  publik.  Pedoman  Akreditasi  Sekolah/ Madrasah  ini dapat  diperbanyak  atau  diunduh  melalui  situs  web  dengan  alamat http://bansm.kemdikbud.go.id.
Permasalahan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi  terkait  dalam  satu  sistem  yang  saling  memengaruhi.  Mutu  luaran dipengaruhi oleh mutu masukan dan mutu proses. Secara eksternal, rekomendasi dari  hasil  penilaian  berpengaruh  terhadap  peningkatan  mutu  pendidikan  pada satuan  pendidikan. 

Proses  pencapaian  mutu  satuan  pendidikan  melalui pemenuhan SNP tersebut meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana  dan prasarana, standar  pengelolaan,  standar  pembiayaan,  dan  standar  penilaian  pendidikan.

Pencapaian  mutu  secara  bertahap,  sistematis,  dan  terencana  dalam  suatu program secara terus menerus dan berkelanjutan merupakan upaya penjaminan mutu satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pemenuhan  SNP  oleh  satuan  pendidikan  sebagai  bagian  dari  penjaminan
mutu  juga  dibantu  oleh  pihak  eksternal  lainnya,  utamanya  instansi  pembina
pendidikan  seperti  Dinas  Pendidikan  (Disdik)  Kabupaten/ Kota  (Pemda),  Kantor
Kementerian  Agama  Kabupaten/ Kota,  Disdik  Provinsi,  dan  Kantor  Wilayah
Kementerian  Agama  juga  instansi  tingkat  Pusat  termasuk  Lembaga  Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang ada pada setiap provinsi yang berperan memberikan asistensi kepada pembina satuan pendidikan dalam penjaminan mutu pendidikan. Dalam hal satuan pendidikan swasta pihak eksternal yang membantu pemenuhan SNP adalah yayasan atau bahkan pendiri Badan Hukum Pendidikan.

Sistem  penjaminan  mutu  eksternal  adalah  suatu  rangkaian kegiatan yang dilaksanakan  oleh  Pemerintah,  pemerintah  daerah,  lembaga  akreditasi,  dan lembaga  standardisasi  Pendidikan,  dalam  rangka  implementasi  kebijakan peningkatan  mutu  pendidikan  khususnya  pemenuhan  8  Standar  Nasional Pendidikan (SNP).

Masukan  dari  pihak  eksternal  berikutnya  adalah  hasil  akreditasi  yang merupakan  hasil  penilaian  kelayakan  satuan  atau  program  pendidikan  secara menyeluruh  yang  mengacu  pada  SNP.  Satuan  pendidikan  dan  instansi-instansi pembina memperoleh masukan dari BAN-S/M dan BAN-S/M  Provinsi  yang dapat menjadi pertimbangan dalam pemenuhan SNP.

Masukan  dari  pihak  eksternal  terakhir  yang  bermanfaat  bagi  satuan pendidikan  dan  instansi  yang  membantu  satuan  pendidikan  dalam  pemenuhan SNP berupa capaian hasil evaluasi belajar oleh pemerintah seperti ujian nasional dan  ujian  sekolah/ madrasah  serta  evaluasi  lainnya  yang  dilakukan  oleh  pihak eksternal terhadap sekolah/ madrasah. Satuan pendidikan dengan intervensi dan masukan  dari  pihak-pihak  eksternal  tersebut  merupakan  ciri  model  penjaminan mutu  yang  diamanatkan  Sisdiknas  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  20 Tahun 2003, yang dalam Sisdiknas sebelumnya tidak diatur secara eksplisit.

Mutu pendidikan pada satuan pendidikan mempunyai makna menghasilkan dan memberikan  hanya  yang  terbaik.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19 Tahun  2005  pasal  91  disebutkan  bahwa,  setiap  satuan  pendidikan  wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk  memenuhi  atau  melampaui  SNP.  Penjaminan  mutu  pendidikan  dilakukan secara  bertahap,  sistematis,  dan  terencana  dalam  suatu  program  penjaminan mutu  yang  memiliki  target  dan  kerangka  waktu  yang  jelas.  

Selanjutnya,  pada pasal 1 ayat 18 dinyatakan bahwa penjaminan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan merupakan bentuk  pertanggungjawaban  penyelenggaraan  pendidikan.  Dalam implementasinya,  kegiatan  penjaminan  mutu  dilakukan  secara  sinergis  oleh berbagai pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal.

Penjaminan  mutu  yang  bersifat  eksternal  dilakukan  oleh  berbagai  pihak atau  instansi  di  luar  satuan  pendidikan  yang  secara  formal  memiliki  tugas  dan fungsi  berkaitan  dengan  penjaminan  mutu  pendidikan  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  memengaruhi  satuan  pendidikan  dalam  meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Empat unsur yang berperan dalam penjaminan mutu adalah sebagai berikut.
1.    Penetapan SNP
2.    Pemenuhan SNP
3.    Penentuan Kelayakan Satuan/ Program Pendidikan
4.    Penilaian Hasil Belajar dan Evaluasi Pendidikan

Belum ada Komentar untuk "Pedoman Akreditasi Sekolah/ Madrasah - Penjaminan Mutu Pendidikan Secara Eksternal"

Posting Komentar

Jika Bermanfaat Silahkan Share di Facebook Maupun GPlus.
Berikan Saran, Pendapat, Kritik Ataupun Pertanyaan di Web ini Lewat Komentar Facebook atau Google

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel